Mataram – Wisata halal sedang gencar disosialisasikan ke masyarakat NTB. Pihak Disbudpar NTB pun menggandeng ormas Islam agar kegiatan ini makin lancar.
Pengenalan wisata halal kepada masyarakat NTB terus digalakkan setelah daerah ini meraih penghargaan taraf internasional. Pemprov NTB melalui Disbudpar menggandeng ormas Islam untuk lebih menyentuh penerapan di dalam masyarakat.
“Pemerintah Provinsi NTB bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) NTB dan Majelis Ulama Indoensia (MUI) NTB dalam Focuss Group Discussion (FGD) bertema Wisata Halal: Antara Konsep dan Implementasinya, ini akan menjaring isu-isu dalam wisata halal “, kata Ketua DPW LDII NTB, Abdullah A Karim, di Kantor Disbudpar NTB, Jalan Langko, Kota Mataram, Rabu (26/10/2016).
NTB adalah salah satu 10 destinasi prioritas dalam pembangunan pariwisata nasional dengan tagline Pesona Lombok Sumbawa, ditetapkan sebagai destinasi terbaik wisata halal dunia serta destinasi terbaik bulan madu halal dunia. Maka dari itu perlu pemahaman mendalam bagi masyarakat dalam menyambut turis.
“Disinilah konteks LDII secara proaktif bekerjasama dengan MUI dan Pemprov NTB. FGD ini untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang wisata halal dari hulu ke hilir yaitu produk, tata kelola destinasi, dan termasuk SDM sebagai pelaku wisata,” ucap Abdullah.
Sebagai pembicara dari MUI NTB yang diwakili oleh Ketua Komisi Fatwa MUI NTB, M Muslamiudin, mengatakan bahwa ormas Islam akan sangat berperan penting menyalurkan keinginan pemerintah. Apalagi hal tersebut berkaitan dengan konteks halal secara Islam dan bagaimana cara menerapkannya dalam dunia wisata.
“Kami mengapresiasi upaya mediasi dan inisisasi yang dilakukan oleh LDII untuk mengadakan FGD ini. Karena ormas Islam berperan penting dalam mengedukasi masyarakat tentang apa dan bagaimana wisata halal. Dalam diskusi pun muncul berbagai informasi dan realitas dalam mengimplementasi wisata halal, seperti masalah keamanan, sampah, perilaku masyarakat lokal, masjid yang tidak bersih dan hal lain yang akan menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh stakeholder,” kata Muslamiudin.
Sementara dari pihak pemerintah sebagai mediator dalam kesempatan memang memrlukan masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Tak terkecuali ormas Islam yang ada di NTB.
“Kami menyampaikan akan membuat hasil dari FGD ini sebagai catatan rekomendasi untuk menjadi salah satu isu staregis. Karena dalam hal ini mereka mempunyai eran besar yang akan secara langsung masuk di dalam masyarkat,” ucap Sekretaris Disbudpar Mohamad singkat. (wsw/wsw)
sumber: https://goo.gl/J3KqIn
